PENDAHULUAN
Kedaulatan hukum
yaitu kedaulatan yang berasal dari hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum
harus dipandang sebagai sumber dari segala sumber kekuasaan dalam negara
maksudnya kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah itu didapat atau diatur oleh
hukum yang berlaku di negara itu, sehingga kekuasaan itu sah berdasarkan hukum
yang berlaku. Hukum harus dijunjung tinggi oleh segenap warga negara dan
pemerintah. Semuanya harus menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku. Barang
siapa yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi, tanpa terkecuali. Hukum
merupakan kekuasaan yang derajatnya lebih tinggi. Negara hanya sebagai
organisasi sosial yang tunduk kepada hukum. Kekuasaan negara harus berpijak dan
berlandaskan hukum sebagai sumber kedaulatan.
Istilah kedaulatan
pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli kenegaraan berkebangsaan Perancis
yang bernama Jeans Bodin (1539-1596). Menurut Jeans Bodin, kedaulatan adalah
kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan ini sifatnya tunggal, asli,
dan abadi. Tunggal berarti hanya ada satu kekuasaan tertinggi, sehingga
kekuasaan itu tidak dapat dibagi-bagi. Asli berarti kekuasaan itu berasal atau
tidak dilahirkan dari kekuasaan lain. Sedangkan abadi berarti kekuasaan negara
itu berlangsung terus-menerus tanpa terputus-putus. Maksudnya pemerintah dapat
berganti-ganti, kepala negara dapat berganti atau meninggal dunia, tetapi
negara dengan kekuasaanya berlangsung terus tanpa terputus-putus.
Kedaulatan atau sovereignity adalah ciri atau atribut
hukum dari negara, dan sebagai atribut negara sudah lama ada, bahkan ada yang
berpendapat bahwa sovereignity itu
mungkin lebih tua dari konsep negara itu sendiri (Dahlan Thaib, 1989:9).
Perkataan sovereignity (bahasa
Inggris) mempunyai persamaan kata dengan Souvereneteit
(bahasa Belanda) yang berarti tertinggi. Jadi secara umum, kedaulatan atau sovereignity itu diartikan sebagai
kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang mempunyai wewenang untuk mengatur
penyelenggaraan negara.
Kedaulatan merupakan
modal awal dalam sebuah pembentukan negara. Semua warga disatukan oleh satu
pemerintahan yang memiliki kedaulatan hukum. Setiap bangsa tentu membutuhkan
kedaulatan agar dapat diakui secara de
facto (berdasarkan atau menurut “hukum") maupun de jure (pada kenyataannya “fakta”) oleh bangsa-bangsa lain di
dunia. Hukum oleh karena itu menjadi alat terkuat dalam rangka menjaga
kedaulatan tersebut.
PEMBAHASAN
Teori kedaulatan
hukum menekankan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum,
baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu, pemerintah
memperoleh kekuasaannya bukan dari Tuhan, rakyat, atau negara tetapi
berdasarkan atas hukum, sehingga hukumlah yang berdaulat/ berkuasa, baik raja,
rakyat, siapapun harus tunduk dan patuh kepada hukum. Hukum yang dimaksud
adalah hukum tertulis (UUD) dan hukum tidak tertulis (Adat istiadat/ budaya).
Hugo Krabbe, Immanuel
Kant, dan Hugo De Groot merupakan penganut teori kedaulatan hukum. Teori
kedaulatan hukum yang dianut oleh sebagian besar negara-negara di Eropa dan
Amerika tidak pernah terlepas kaitannya dengan pembahasan siapa yang memegang
kekuasaan negara tersebut dan darimana kekuasaan tersebut diperoleh. Hal ini
disebabkan negara bukanlah benda mati yang dapat bergerak sendiri, melainkan
sebuah organisasi yang diselenggarakan oleh sekelompok orang atas masyarakat
dengan tujuan tertentu. Pendapat tersebut juga dapat dipahami bahwa di dalam
setiap negara terdapat kekuasaan yang dimiliki negara untuk memaksakan kehendak
pada warga negaranya. Oleh karena itu, pembahasan tentang siapa yang
menyelenggarakan negara dan dari mana kekuasaan tersebut harus dikaitkan dengan
pembahasan teori kekuasaan negara, sehingga dapat memberikan jawaban apakah
yang menjadi dasar adanya kekuasaan negara tersebut.
Pembahasan teori kekuasaan
negara merupakan bagian dari teori negara karena teori kekuasaan negara
merupakan turunan dari teori negara. Maka dari itu, didalam pembahasan teori
kekuasaan negara pasti juga berbicara teori negara. Pemikiran tantang teori
negara pun sudah dimulai sejak zaman romawi kuno sampai zaman modern sekarang
ini. Perkembangan ekonomi, budaya dan politik juga menyebabkan teori negara
mengalami perkembangan yang signifikan. Hakekat negara secara sederhana dapat
diartikan sebuah organisasi masyarakat, organisasi yang dibentuk karena adanya
keinginan hidup besama di dalam pemenuhan kebutuhannya.
Aristoteles yang
merupakan seorang ahli filsafat dari yunani mengatakan bahwa pada hakekatnya
menusia merupakan mahluk sosial (zoon politicon). Oleh sebab itu, pada manusia terdapat suatu keinginana untuk
hidup bersama yang pada akhirnya membentuk suatu negara yang bersifat
totaliter. Negara menurut Aristoteles merupakan bentuk tertinggi dari kehidupan
bermasyarakat, negara terbentuk secara
alamiah. Dalam negara tersebut terdapat kekuasaan terhadap orang lain
yang memiliki kewenangan membuat undang-undang. Plato mengidealkan yang
memiliki kekuasaan atas negara tersebut adalah seorang filsuf karena hanya
filsuf yang dapat melihat persoalan yang sebenarnya di dalam kehidupan dan
membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
Dasar pemikiran
tersebut yang kemudian diadopsi oleh para kaum pemikir gereja yang melahirkan
teori hukum kodrat. Menurut teori ini maka kekuasaan tertinggi pada hakekatnya
berasal dari Tuhan. Sebagaimana dikatakan Thomas Aquinas, teori hukum kodrat
adalah teori etis dan hukum kodrat apa yang disebut sebagai kewajiban moral.
Thomas berpendapat bahwa monarchi adalah bentuk pemerintahan yang terbaik, yang
dipimpin oleh seorang raja. Raja memperoleh lainnya (homo homini lupus). Jadi dalam keadaan alamiahnya manusia tidak
ada ketentraman hidup, rasa takut menghantui lapisan masyarakat oleh karena itu
manusia membuat perjanjian untuk membentuk negara. Pembentukan Negara tersebut
bertujuan melindungi kehidupan manusia tersebut. Ketika perjajian itu dilakukan
semua hak-hak alamiah mereka diserahkan pada negara, sedangkan negara tidak
dibebani kewajiban apapun termasuk untuk dapat dituntut oleh individu. Jadi
negara bukanlah patner dalam perjajian itu, melainkan hasil buahnya.
Berbeda dengan Thomas
Hobbes, Jhon Locke menjelaskan bahwa didalam keadaan alamiah (state of nature), manusia memiliki hak
yang sama untuk mempergunakan kemampuan mereka manusia secara alamiah dalam
keadaan yang baik. Oleh karena itu, keadaan alamiah tampak sebagai suatu
keadaan harmonis yang ditandai dengan persamaan hak dan kebebesan semua manusia
(a state of peace, good will, mutual
assistance, and preservation).
Akan tetapi, kondisi
tersebut menjadi berubah manusia mengenal
uang. Dengan adanya uang ini, tidak ada lagi batas alamiah yang sanggup
menghindari terjadinya akumulasi kekayaan oleh sedikit orang. Akumulasi
kekayaan oleh sedikit orang ini kemudian menimbulkan keadaan perang (state of war). Dalam situasi yang
dikuasai oleh ekonomi uang ini, masyarakat tidak dapat bertahan tanpa
pembentukan negara yang menjamin milik pribadi.
Dengan demikian,
menurut Locke, negara itu didirikan untuk melindungi hak milik pribadi. Negara
didirikan bukan untuk menciptakan kesamaan atau untuk mengotrol pertumbuhan
milik pribadi yang tidak seimbang, tetapi justru untuk tetap menjamin keutuhan
milik pribadi yang semakin berbeda-beda besarnya. Hak milik (property) yang dimaksud di sini tidak
hanya berupa tanah milik (estates),
tetapi juga kehidupan (lives) dan
kebebasan (liberties). Locke menyebut
hak-hak ini dengan istilah inalienable
rights (hak-hak yang tidak asing) dan adanya negara justru didirikan justru
untuk melindungi hak-hak asasi tersebut. Jadi segala kekuasaan yang dimiliki
negara dimilikinya karena, dan sejauh, didelegasikan oleh para warga negaranya.
Terakhir, Jean
Jacques Rousseau. Jean Jacques Rousseau menjelaskan di dalam kehidupan
alamiahnya manusia hidup secara polos dan mencintai diri secara sepontan di
mana manusia belum melakukan pertikaian melainkan keadaan aman dan bahagia.
Pada keadaan ini manusia hidup hanya di dalam pemenuhan kebutuhan pribadinya.
Tetapi pada akhirnya keadaan alamiah manusia tidak dapat dipertahankan kembali
jika setiap manusia tidak dapat lagi mampu mengatasi keadaan dalam menjaga
dirinya sendiri. Oleh karena itu, perlu perubahan pola kehidupannya, yakni
membentuk suatu kesatuan dengan menghimpun diri bersama orang lain.
Manusia akan
membentuk suatu negara untuk mempertahankan dan melindungi pribadi dan
anggotanya, di dalam perkumpulan itu masing-masing menyatu dalam suatu kelompok
tetapi manusia tetap bebas sebagai seorang individu. Hal ini dapat dikatakan
bahwa setiap individu menyerahkan diri dan seluruh kekuasaannya untuk
kepentingan bersama, di bawah kepentingan tertinggi yaitu kehendak umum (volante generale) dan mereka menerima
setiap anggotanya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan.
Peyerahan kekuasaan ini dapat dikatakan sebagai kontrak sosial, tetapi jika
kontrak social itu dilanggar maka masing-masing kembali kepada hak-hak alamiah
mereka. Hal ini berarti Rousseau menginginkan adanya kedaulatan rakyat secara
menyeluruh.
Berdasarkan
pemikiran-pemikiran kekuasaan negara tersebut dapat disimpulkan bahwa
pembahasan siapa yang memegang kekuasaan negara dan darimana kekuasaan
diperoleh berkaitan dengan kedaulatan. Kedaulatan tersebut dapat dibedakan atas
Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Raja, Kedaulan Negara, kedaulatan Hukum dan
Kedaulatan Rakyat. Teori-teori kedaulatan tersebut pada dasarnya mempertanyakan
hak moral apakah yang dijadikan legitimasi bagi setiap orang atau sekelompok
orang atau bagian suatu pemerintahan atau kekuasaan yang dimilikinya, sehingga
mempunyai hak untuk memegang dan mepergunakan kekuasaan serta menuntut
kepatutan atas kekuasaan dan otoritas yang dimiliki.
Berbeda dengan negara
Indonesia yang menganut paham kedaulatan rakyat (people souvereignty). Konsep kebebasan/ persamaan dan konsep
kedaulatan rakyat merupakan dasar dari demokrasi. Kedaulatan rakyat berarti
pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat atau yang dikenal adanya
selogan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat
Indonesia disalurkan dan diselenggarakan melalui prosedure konstitusional. Hal
ini menunjukan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang Demokratis (democratische rectsstaat) dan Negara
Demokrasi yang berdasar atas Hukum (constitusional
democracy) yang tidak terpisah satu sama lain, sebagaimana menurut Jimly
Asshiddiqie.
Dalam sistem
konstitusional Undang-Undang Dasar, pelaksanaan kedaulatan rakyat itu
disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan
dalam hukum dan konstitusi (constitutional
democracy). Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat (democratie) dan kedaulatan hukum (nomocratie) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai
dua sisi dari mata uang yang sama. Untuk itu, Undang-Undang Dasar negara kita
menganut pengertian bahwa Negara Indonesia itu adalah Negara Hukum yang
Demokratis (democratische rectsstaat)
dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasar atas Hukum (constitusional democracy) yang tidak
terpisah satu sama lain.
Kedaulatan rakyat
deselengarakan langsung dan melalui system perwakilan. Henry B. Mayo dalam buku
Introductions to Democratic Theory
mengatakan bahwa sistem politik yang demokrasi ialah dimana kebijaksanaan umum
ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif
oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip
kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan
politik. Berdasarkan pendapat tersebut, diselenggarakan langsung dan sistem
perwakilan (direct demokracy)
diwujudkan melalui pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat.
Terhadap pertanyaan
mengapa orang mentaati hukum, menggunakan kerangka pikir dari Krabbe dengan
teori kedaulatan hukumnya dimana dikatakan bahwa kaidah hukum memperoleh daya
mengikatnya karena nilai batinnya atau nilai keadilannya sendiri.
Teori kedaulatan
hukum mendalilkan bahwa undang-undang tidak mengikat karena pemerintah
menghendakinya, melainkan karena ia merupakan perumusan kesadaran hukum dari
rakyat. Sehingga oleh karenanya masyarakat mengakui kaidah tersebut dengan cara
mentaatinya. Undang-undang berlaku berdasarkan nilai batinnya, yakni berdasarkan
hukum yang menjelma didalamnya.
Teori kedaulatan
hukum pada dasarnya tidak mengakui kekuasaan seseorang, ia hanya mengakui
kekuasaan batin dari hukum; ia tidak menerima kekuasaan pemerintahan yang
dilakukan oleh orang yang memerintah atas kuasa diri sendiri (suo jure), akan tetapi semata-mata
menerima kekuasaan pemerintahan yang dikeluarkan oleh hukum dan yang berlaku
menurut peraturan-peraturan hukum. Hal yang paling penting bukanlah negara atau
pemerintah, melainkan hukum. Hukum tidak memperoleh kekuatan mengikatnya dari
kehendak pemerintah, melainkan pemerintahlah yang memperoleh kekuasaannya dari
hukum.
Akan tetapi dari
manakah datangnya hukum itu dan bagaimanakah ia memperoleh kekuatan
mengikatnya? Hukum bertitik tolak pada perasaan hukum dan mendapatkan
otoritasnya dari kesesuaiannya dengan perasaan-perasaan individu. Akan tetapi
hukum sebagai kaidah masyarakat harus tetap berfungsi untuk mengendalikan
kehendak individu itu sendiri yang berdasarkan pada keyakinan hukum bersama.
Dalam tataran empiris,
terjadinya kesamaan keyakinan hukum merupakan sesuatu yang jarang terjadi.
Perasaan hukum dan keyakinan hukum seseorang akan sangat berbeda dengan yang
lainnya. Sehingga konsekuensi dari ajaran Krabbe adalah timbulnya kaidah yang
beraneka ragam, sebanyak keyakinan hukum sebanyak itu pulalah jumlah kaidah.
Akan tetapi pergaulan hidup dalam masyarakat menghendaki kesatuan kaidah hukum:
hukum harus sama untuk semua anggota masyarakat, sehingga kesamaan hukum
merupakan suatu conditio sine qua non
untuk mencapai tujuan hukum, yakni mengatur masyarakat. Karena
keyakinan-keyakinan hukum orang berlainan, kita harus memilih antara berbagai
isi hukum untuk mencapai kesatuan hukum.
Bagaimanakah kita
harus memilih? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, Krabbe bertitik pangkal
kepada apa yang dipandangnya sebagai aksioma:”persamaan derajat
individu-individu yang turut membentuk hukum, atau dengan perkataan lain, persamaan
kualitatif kesadaran hukum yang ada pada diri tiap-tiap orang”. Krabbe menarik
kesimpulan, bahwa hukum adalah sesuatu yang memenuhi kesadaran hukum rakyat
terbanyak dan dari mayoritas mutlak. Rumus tersebut dilakukannya sedemikian
konsekuen, sehingga ia tidak mengakui kekuatan mengikat dari undang-undang yang
tidak sesuai dengan kesadaran hukum orang terbanyak tersebut, sehingga
menurutnya undang-undang seperti ini, seharusnya tidak diberlakukan lagi oleh
hakim dan oleh karenanya harus dicabut oleh pemerintah. Oleh karenanya menurut
Krabbe, keseragaman kaidah hukum lebih penting daripada isi kaidah hukum,
karena kaidah hukum merupakan perumusan kesadaran hukum dari rakyat, sehingga
berdasarkan hal tersebut masyarakat mengakui kaidah tersebut dengan cara
mentaatinya.
Jika kita telaah
lebih lanjut, maka melalui teorinya itu, Krabbe telah melakukan suatu kesalahan
(ad absurdum). Dalam keadaan seperti
itu, bagaimana nasib kepastian hukum serta perlindungan masyarakat terhadap
kesewenang-wenangan hakim dan birokrasi.
Dan bagaimana halnya
nasib kesatuan kaidah hukum, jika para hakim dan aparatur pemerintah diperkenankan
bahkan diserahi kewajiban untuk menyampingkan undang-undang (bahkan
undang-undang dasar) dalam melakukan tugasnya jika menurut pertimbangan mereka,
undang-undang (termasuk undang-undang dasar) tidak sesuai dengan kesadaran
hukum dari rakyat terbanyak.
Kelemahan teori
Krabbe tersebut terjadi oleh karena ia menyamakan hukum dengan kesadaran hukum.
Sehingga jika teori Krabbe dilaksanakan secara konsekuen dalam implementasinya,
dipastikan suatu ketika akan terjadi suatu keadaan dimana seluruh hukum akan
terhapus dengan alasan sudah tidak sesuai dengan kesadaran hukum mayoritas
masyarakat, yang berarti lumpuhnya kewibawaan undang-undang.
Jika suatu tatanan
masyarakat berkeinginan untuk menjadi lebih daripada hanya sekedar tatanan
kekuasaan belaka, maka konsekuensinya ia harus memenuhi hal-hal yaitu merupakan
suatu tatanan hukum serta harus memenuhi kesadaran kesusilaan dan kesadaran
rakyat itu sendiri, artinya memenuhi pandangan-pandangan yang berlaku didalam
masyarakat itu tentang apa yang baik dan adil. Didalam kedua hal tersebut,
disitulah letaknya otoritas hukum yang menyebabkan masyarakat mentaati hukum.
Pada hakekatnya, hukum kebiasaan, yaitu yang tumbuh dan berkembang dari
masyarakat adalah hukum yang dapat memenuhi hal tersebut di atas. Hal ini sesuai
pula dengan ucapan Paulus, seorang ahli hukum Romawi, yang mengatakan bahwa
penjelmaan hukum terbaik adalah kebiasaan (optima
iuris interpres consuetudo).
Sejak awal, hukum
tidak pernah dapat memuaskan keinginan manusia sebagai suatu alat yang menjadi rambu-rambu
antara perbuatan yang benar dan yang salah secara sempurna. Hukum yang bekerja
terlalu kuat misalnya justru malah menimbulkan ketidakadilan (summum ius summa iniuria). Kenyataan
seperti itu memperlihatkan adanya pertentangan antara rambu-rambu yang dibuat
oleh hukum di satu pihak dan fleksibilitas yang dituntut oleh hubungan sosial
di pihak lain. Gambaran mengenai kehidupan hukum yang seperti itu, akan menjadi
jelas jika dalam mengamatinya kita menggunakan kacamata hukum dan masyarakat,
yaitu yang melihat kehidupan hukum tersebut tidak hanya sebagai fungsi dari
peraturan, tetapi juga dari kebijakan (policy)
pelaksanaannya serta tingkah laku masyarakat.
KESIMPULAN
Polemik tentang
siapakah sebenarnya pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, masih
menjadi perdebatan para ahli, dengan mempertahankan argument masing-masing yang
kemudian menjadi tombak lahirnya berbagai teori mengenai kedaulatan (kekuasaan
tertinggi dalam negara). Kedaulatan yang menurut istilah yang berarti kekuasaan
tertinggi dari suatu kesatuan politik yang merupakan kekuasaan tertinggi untuk
membuat hukum didalam suatu negara yang bersifat: tunggal yang berarti bahwa
hanya negaralah yang memiliki, asli yang berarti kekuasaan yang tidak berasal
dari kekuasaan lain, kemudian, abadi yang berarti memiliki kekuasaan tertinggi
dan abadi, serta tidak dapat dibagi-bagi yang berarti bahwa kedaulataan itu
tidak dapat diserahterimahkan baik sebagian maupun seluruhnya.
Namun pendapat Krabbe
tentang teori kedaulatan hukum, maka jelas bahwa orang/ masyarakat mentaati
hukum oleh karena undang-undang berlaku berdasarkan nilai batinnya, yakni
berdasarkan hukum yang menjelma didalamnya. Undang-undang tidak mengikat karena
pemerintah menghendakinya, melainkan karena ia merupakan perumusan kesadaran
hukum dari rakyat. Terjadilah suatu keadaan keseimbangan (equilibrium) implementasi kaidah hukum dalam masyarakat antara
konsistensi penegakkan tatanan hukum, pencerminan kesadaran kesusilaan dan
kesadaran rakyat itu sendiri dan fleksibilitas kaidah hukum dalam melakukan
pengaturan hubungan-hubungan sosial.
Hukum ada karena
kekuasaan yang sah. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang
sah pada dasarnya bukanlah hukum. Jadi hukum bersumber pada kekuasaan yang sah.
Sebaliknya hukum itu pada hakikatnya
adalah kekuasaan. Hukum itu mengatur, membatasi ruang gerak dan memaksa. Hukum
adalah kekuasaan, yaitu kekuasaan yang mengusahakan ketertiban. Akan tetapi
karena adanya penguasa yang menyalahgunakan hukum serta menciptakan hukum
semata-mata untuk kepentingannya sendiri, maka muncullah istilah rule of law. Rule of law artinya
pengaturan oleh hukum. Jadi yang mengatur, menguasai dan memaksa adalah hukum.
Inilah yang dinamakan supremasi hukum.
Dalam tataran
teoritis hubungan hukum dan kekuasaan saling mempengaruhi, hukum ada karena
dibuat penguasa yang sah dan sebaliknya perbuatan penguasa diatur oleh hukum
yang dibuatnya. Namun apabila terjadi pertentangan maka energi sering kalah
kuat dengan energi kekuasaan.
Akibatnya model hukum
sangat tergantung pada tipe kekuasaan. Dalam kekuasaan yang bersifat otoriter
akan melahirkan hukum yang bersifat konservatif dan ortodok. Sebaliknya dalam
kekuasaan yang demokratis akan melahirkan hukum yang bersifat responsif dan
populis. Penegakan hukum dalam suatu pelanggaran merupakan monopoli penguasa.
Hakikat kekuasaan tidak lain adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan
kehendaknya kepada orang lain.
DAFTAR
PUSTAKA
Bruggink, J.J.H., terjemahan Arief Sidharta, Refleksi
Tentang Hukum, Citra Adtya Bakti, Bandung, 1999
d’ Entreves, A.P., terjemahan Wirasutisna
Haksan, Pengantar Filsafat Hukum, Bhratara, Jakarta 1963
Peters, A.A.G.; Siswosoebroto, Koesriani, Hukum
dan Perkembangan Sosial, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1987
Rahardjo, Satjipto, Permasalahan Hukum di Indonesia,
Alumni, Bandung, 1977
Van Apeldoorn, L.J., Pengantar Ilmu Hukum,
terjemahan Sadino, Oetarid, Noor Komala, Jakarta, 1962
Van Kan, J.; Beekhuis, J.H., Pengantar
Ilmu Hukum, terjemahan Masdoeki, Moh O., Ghalia Indonesia, Jakarta,
1990
I Gde Pantja Astawa & Suprin Na’a, memahami
ilmu Negara dan teori Negara:Bandung, refika aditama 2012
http://dokumen.tips/documents/mengapa-orang-mentaati-hukum.html,
diakses Rabu, 2 November 2016, pukul 01.12 WIB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar